Selasa, 22 September 2015

Jalan Terjal Demokrasi di Pilkada Tuban

Jalan Terjal Demokrasi di Pilkada Tuban
Oleh: Joyojuwoto

 Gambar : http://news.liputan6.com/
Perhelatan Pilkada di Kabupaten Tuban sebentar lagi digelar, namun event suksesi kepemimpinan lima tahunan ini terancam sepi. Sejauh ini obrolan-obrolan cangkrukan di warung-warung kopi, di pasar-pasar yang membahas masalah pilkada hanya angin lalu saja. Seakan memang tidak ada point penting yang perlu dibicarakan dalam perhelatan pesta rakyat itu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya jauh-jauh hari sebelum pilkada digelar manuver-manuver dan intrik-intrik politik dari berbagai parpol mewarnai dan memanaskan suhu perpolitikan di Kabupaten Tuban.

Sepinya pilkada Tuban tahun ini tentu tidak terlepas dari peran dan sikap parpol di Kabupaten Tuban yang kelihatannya kehilangan greget untuk bertarung dan menampilkan jago-jagonyanya di arena pilkada. Faktor dominasi incumbent yang kuat serta gagalnya kaderisasi calon pemimpin dari parpol menjadi salah satu sebab hilangnya kemeriahan pesta demokrasi. Partai politik kelihatannya memilih jalur aman daripada harus capek-capek berkeringat serta berdarah-darah untuk menampilkan calon yang mampu menandingi duet Huda-Noor jilid dua, namun toh akhirnya menurut pertimbangan politis mereka akan kalah juga.

Demokrasi yang sejatinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat telah dibajak oleh parpol guna meraih tujuan-tujuan sesaat dan pragmatis semata. Hal ini terjadi karena parpol lebih mengedepankan kepentingan parpol itu sendiri daripada memikirkan kepentingan rakyat. Seperti pada pilkada di Kabupaten Tuban tahun ini rakyat dipaksa harus memenangkan incumbent karena memang tidak ada calon pemimpin alternatif lain yang lebih visioner dan memihak kepada rakyat. Kalaupun ada calon dari jalur independent disinyalir tidak banyak mempengaruhi warna dan konstalasi pilkada tahun ini, karena calon independent yang muncul dianggap tidak lebih dari tumbal kebijakan pilkada yang mengharuskan adanya lawan bagi incumbent jika tidak ingin pilkada ditunda hingga tahun berikutnya.

Partai politik yang seyogyanya memberikan edukasi perpolitikan kepada masyarakat ternyata gagal mengembangkan sikap dialektika perpolitikan yang dinamis dan mengedepankan kepentingan rakyat. Parpol lebih suka main mata dan salah tafsir dalam memaknai arti dari perpolitikan itu sendiri. Yang terpenting bagi partai politik adalah berada dalam lingkar kekuasaan dan ikut mendapat jatah makan siang gratis dari penguasa.

Demokrasi yang seharusnya memberikan pilihan-pilihan kemerdekaan berpolitik dan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kalangan bawah berubah menjadi semacam proses pemaksaan terselubung bagi masyarakat pemilik demokrasi itu sendiri. Bagaimana tidak rakyat yang seharus diberi pilihan-pilihan untuk memilih pemimpin yang ngopeni wong cilik harus menelan ludah, karena partai politik yang menjadi pilar dari demokrasi dan digadang-gadang mampu memberikan stok pemimpin ternyata hanya memberikan pepesan kosong dan mengkhianati mandat dari rakyat. Ini terbukti dengan tidak adanya calon lain dalam pilkada tahun ini di kabupaten Tuban yang berasal dari partai politik.

Kalaupun dari partai politik muncul calon pemimpin biasanya tidak lebih dari stok lama atau bahkan tokoh yang direkomendasikan oleh salah satu partai politik dikarenakan ada deal-deal tertentu yang jauh dari sikap memperjuangkan kedaulatan rakyat, istilah politiknya politik transaksional. Di sini kepentingan rakyat dikorbankan, di sini demokrasi diciderai, di sini jalan terjal demokrasi  pilkada Tuban dipertaruhkan.

Partai politik yang seharusnya menjadi wadah dan kepanjangan tangan rakyat telah gagal menjalankan fungsinya dalam mendorong proses demokrasi. Dengan melihat kondisi dan kecenderungan partai politik untuk memilih bergabung dengan incumbent, maka bisa dikatakan inilah kiamat demokrasi yang perlu ditangisi oleh semua pihak. Nuansa pragmatisme yang mengakar kuat di dalam sanubari para aktor partai politik di Kabupaten Tuban harus segera disudahi, mereka harus mengembalikan makna demokrasi pada khittahnya, agar masyarakat tidak memandang sinis dan kotor terhadap perpolitikan itu sendiri.

Jangan salahkan rakyat jika menganggap politik adalah najis mughalladzoh, sehingga menyebabkan rakyat enggan untuk bersentuhan dengan dunia politik. Hilangnya sikap idealisme para pimpinan parpol menjadi sebab krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia perpolitikan. Bagi masyarakat sekarang yang terpenting adalah bukti bukan janji-janji manis yang selalu ditebar pada saat kampanye. Siapapun yang telah terbukti memberikan uang kepada mereka maka dipastikan ia akan dipilih oleh masyarakat. Sikap ini tentu menjadi masalah tersendiri dalam perpolitikan kita, namun faktanya seperti itu. Masyarakat sekarang tidak ambil peduli apakah pemimpin yang dipilih memiliki visi dan misi untuk kepentingan bersama atau tidak. Karena pada kenyataannya hampir semua visi dan misi para calon pemimpin baik dan memihak rakyat, hanya saja setelah nanti memegang tampuk kekuasaan biasanya visi dan misi tinggal menjadi sebuah janji yang tak ada realisasi.

Rakyat sudah sangat hafal dengan sikap dan dinamika perpolitikan para elit politik yang seperti ini, sehingga jangan salahkan ketika rakyat memiliki konsep dan dinamika perpolitikannya sendiri. Alasannya sebenarnya sangat sederhana sekali, rakyat sebagai tuan dari sistem demokrasi kelihatannya sudah tidak lagi mempercayai bahwa politik adalah sarana yang dipakai untuk menyalurkan aspirasi publik, namun lebih dipakai sebagai saluran kekuasaan elit politik semata.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap model demokrasi seperti ini harus segera dihentikan jika kita ingin proses demokrasi  mampu menghasilkan pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan sampai politik uang mengalahkan dan mematikan  akal sehat masyarakat kita.

Diantara langkah yang perlu diambil untuk menata ulang nalar berfikir perpolitikan kita adalah dengan cara menghidupkan kembali komunikasi antara elit politik dan masyarakat bahwa sebenarnya kemenangan partai politik adalah kemenangan rakyat juga, agar rakyat dari kelompok manapun tidak merasa menjadi lawan dari partai politik yang memenangi pilkada.

Sudah saatnya dalam pilkada di manapun berada para elit politik memberikan keteladanan dan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dengan cara mengubah model perpolitikan kontestasi uang menuju kontestasi ideologi yang benar-benar memperjuangkan kepentingan pemilik kekuasaan (rakyat) dalam proses perpolitikan khususnya di Kabupaten Tuban. karena sejatinya rakyatlah yang berkuasa. “Vox Populi vox die”. J.J.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar