Kamis, 14 Mei 2015

Perselingkuhan Sejarah dalam Penetapan Hari Kebangkitan Nasional

Gambar : http://mobavatar.com/
Perselingkuhan Sejarah dalam Penetapan Hari Kebangkitan Nasional

Pernyataan bahwa sejarah adalah milik penguasa bukanlah mitos belaka. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah di negeri ini yang telah dilukis ulang oleh para pemegang kekuasaan, entah karena maksud apa hingga proses distorsi sejarah itu dilakukan dengan mengesampingkan fakta-fakta yang sebenarnya. 

Kesakralan nilai sebuah sejarah sebenarnya telah hilang jika sifat dari sejarah itu sendiri telah dikhianati. Seyogyanya sejarah bersifat unik, penting dan abadi. Unik karena peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diulang kembali, penting karena peristiwa sejarah menentukan kehidupan orang banyak, serat abadi karena peristiwa sejarah tidak berubah dan dikenag sepanjang masa.

Padahal Bung Karno dengan penuh semangat mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sebuah sejarah “Jas Merah” Jangan sekali-sekali melupakan Sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, tidak melupakan jasa-jasa para pahlawannya.

Lalu apa yang menjadi penting dari sebuah peristiwa sejarah dan apa yang perlu kita ingat jika sejarah bangsa ini dibangun  diatas kebohongan dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu saja, banyak contoh peristiwa sejarah yang menuai kontrovensi karena distorsi. Salah satu contoh saja tentang penetapan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Pemerintah menetapkan hari lahirnya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 sebagai tonggak kebangkitan Nasional, penetapan ini atas usul dari Ki Hajar Dewantoro ketika beliau melihat kondisi bangsa yang terpecah-belah dan mengalami ancaman disintegrasi akibat agresi militer Belanda. Tentu tujuan dari penetapan Hakitnas yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno dan wakilnya yaitu Bung Hatta pada tahun 1948 ini memiliki tujuan yang mulia. Namun sayang tidak ada titik temu antara semangat kebangkitan dan persatuan nasional dengan simbol yang dipakai yaitu organisasi kedaerahan Boedi Oetomo.

Boedi Oetomo (BO) yang didirikan oleh Soetomo sendiri sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan priyayi Jawa dan Madura serta para pengreh praja yang bekerja kepada pemerintah Belanda. Hal ini terbukti pada konggres pertama Boedi Oetomo di Jogjakarta pada 3 Oktober 1908 M, pimpinan  organisasi dipegang oleh Bupati Karang Anyar, R. Adipati Tirtokoesoemo sebagai Presiden Boedi Oetomo periode 1908-1911 M. Pada saat itu jabatan Bupati merupakan Indirec Rule System dari pemerintah kolonial Belanda.

Begitu pula dalam Algemene Vergradering Boedi Oetomo di Bandung, 1915 M, sikap Djawaismenya semakin dipertegas dengan terpilihnya R. Sastrowidjono terpilih sebagai Hoofdbestuur (ketua), ia meminta kepada hadirin yang hadir untuk berdiri dan bersama-sama meneriakkan yel-yel : “Leve Pulau Jawa, Leve Bangsa Jawa, Leve Boedi Oetomo” (Hidup Pulau Jawa, Hidup Bangsa Jawa, Hidup Boedi Oetomo).

Jadi bagaimana mungkin Boedi Oetomo yang berorientasi pada kedaerahan suku Jawa dan Madura serta para anggotanya adalah para pejabat yang digaji Belanda dianggap sebagai lokomotif kebangkitan Nasional, sedang mereka berada dalam satu gerbong kooperatif dengan gerakan kolonialisme, keputusan ini tentu wajar dan layak jika dipertanyakan bukan ?

Menurut Asvi Warman pemantik nasionalisme sejati adalah Syarikat Islam, sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1905. Organisasi yang lahir dari gua garba SDI yang didirikan oleh H. Samanhudi ini memiliki spektrum gerakan yang lebih luas. Berbeda dengan Boedi Oetomo yang cenderung promordialis dan kesukuan, keanggotaan SI relatif terbuka dan tidak ada diskriminasi suku, ras, dan antar agama, walau syarat keanggotaan SI adalah orang yang beragama Islam namun faktanya siapapun bisa masuk menjadi anggota SI.

Tidak hanya dalam soal prinsip saja, keanggotaan SI secara masa pun lebih besar dibanding dengan kkeanggotaan BO yang hanya mencapai 10. 000 anggota, sedang SI anggotanya pada tahun 1916 mencapai 700.000 anggota di 181 cabang seluruh Indonesia. Pada tahun 1919 melonjak drastis menjadi sekitar 2 juta anggota angka yang sangat fantantis kala itu.

Umur organisasi SI pun lebih lama dibanding dengan masa berdirinya BO yang akhirnya bubar pada tahun 1935, jadi BO tidak sempat mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan karena telah non aktif sebelum fajar kemerdekaan itu bersinar. Walau demikian kita tidak hendak mengabaikan peran BO dalam pentas sejarah bangsa ini, namun hendaknya kita juga jangan sampai menutup mata bahkan menghilangkan fakta akan peran organisasi lain yang ternyata memiliki peran lebih dibanding organisasi yang lainnya. Apalagi organisasi itu ternyata lebih dahulu hadir memberikan kontribusi terhadap bangsa ini.

Sejarah tidak berlaku surut dan berjalan mundur kebelakang, namun rekontruksi sejarah yang menyimpang perlu dilakukan agar kita tidak berpijak pada kebohongan sejarah itu sendiri. Sebagi bangsa yang besar, sebagai bangsa yang tahu arti jasa-jasa pahlawan terdahulu hendaknya kita perlu bersikap adil dan bijak, sebagaimana yang dikatakan oleh Pramoedya Ananta Toer : “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran.” Kata-kata ini hendaknya kita fikirkan dan kita nyatakan dalam ke-Indonesiaan kita demi melunasi janji kemerdekaan bersama, menjadi bangsa yang adil makmur dan bermartabat. Sekian. Joyojuwoto

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar