Rabu, 09 Februari 2011

Cegah Korupsi-Hindari Money poliitic

Kapolres Tuban, AKBP I Nyoman Lastika, menghimbau agar semua pihak mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011, Maret mendatang. Sebab menurutnya, anggaran negara akan lebih banyak lagi yang terkuras apabila Pemilukada tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Untuk pelaksanaan Pemilukada saja butuh Rp 30 miliar. Kalau sampai tidak berjalan baik, apalagi sampai terjadi rusuh massa seperti tahun 2006 lalu, akan makin banyak uang negera dikeluarkan,” kata Nyoman saat memberi sambutan pada acara Seminar Sehari dengan tajuk, Membangun Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan Anti Korupsi, di Gedung KSPKP Tuban, Minggu (30/1).

Lebih lanjut Nyoman Lastika mengatakan, masih banyak urusan negara yang perlu mendapat alokasi anggaran lebih besar. Masalah kemiskinan, misalnya, lebih penting dan mendesak untuk segera ditangani.
Masalah tersebut, menurut Nyoman Lastika, menjadi sumber dari semua masalah sosial. “ Kebanyakan timbulnya tindak pidana kriminal bermuara pada masalah kemiskinan,” jelas Nyoman Lastika.
Dijelaskan pula, Pemilukada hanyalah satu rangkaian proses politik untuk
pencapaian tujuan negara, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur. Menurut Nyoman, mustahil tujuan negara bisa tercapai tanpa adanya proses politik semisal Pemilukada.
Karena sangat tidak mungkin sebuah negara bisa berjalan tanpa adanya pemerintahan. Namun, katanya, ada baiknya jika para politisi dan masyarakat tidak menempatkan penguasaan pemerintahan menjadi satu-satunya tujuan politik.
“ Tujuan politik bukan merebut kekuasaan pemerintahan, tapi menciptakan
kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Tolong ini difahami, sehingga semua aktivitas politik bisa lebih diarahkan untuk terciptanya kondisi yang aman. Ya lucu kalau bilang mau mensejahterakan rakyat kok malah mendorong timbulnya suasana tidak nyaman masyarakat,” papar Nyoman.
Dalam acara yang digelar Forum Komunikasi Mahasiswa Ronggolawe Tuban (FKMRT) tersebut, Nyoman Lastika juga berpesan dengan sangat, agar masyarakat menolak praktik money politik.
Alasannya, selain melanggar asas jujur (fair play), money politik menyebabkan pengeluaran Calon Bupati-wakil Bupati (Cabub-Cawabub) semakin besar.
Akibatnya, korupsi dalam tubuh pemerintahan tidak akan bisa ditekan. Politik biaya tinggi (High Cost Politic), kata Nyoman Lastika, cenderung menyuburkan korupsi. “ Jarang ada orang yang sudah membuang uang dalam jumlah besar tidak menginginkan uangnya kembali. Oleh karena itu, politik biaya tinggi harus kita hindari. Salah satunya, jangan mendukung money politic,” tegasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar